Kriteria Wali Hakim.

Wali hakim yang bisa menikahkan seorang perempuan yang tidak memiliki wali kerabat adalah seorang penguasa atau seorang pejabat hakim yang diangkat oleh penguasa di sebuah negeri. Pemahaman ini didapatkan dari makna hadits yang diriwayatkan A’isyah radhiyallahu ‘anha, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa (wali hakim) menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Ahmad 24205, Abu Daud 2083, Turmudzi 1021)

Dalam hadis tersebut wali hakim disebut menggunakan kata Sulthan (Arab: السُّلْطَانُ), yang artinya penguasa. Ibnu Qudamah Al-Hanbali rahimahullah mengatakan,

السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك

Artinya: Sulthon dalam perwalian nikah adalah pemimpin, hakim atau orang yang dipasrahi untuk menangani masalah pernikahan. (al-Mughni, 7/17).

Blia mengacu pada negara kita di Indonesia berarti yang disebut Wali Hakim adalah para penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa walaupun seseorang ditokohkan dalam masyarakat maupun dalam urusan agama, namun tidak memiliki kekuasaan atau tidak diberi kuasa resmi oleh pemerintah maka tidak dapat menjadi wali hakim dalam sebuah pernikahan. Dengan demikian, berarti tidak ada pernikahan sirri (rahasia) oleh wali hakim, sebab setiap pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim pasti akan tercatat sebagai pernikahan resmi oleh sebuah negara.

Baca selengkapnya; Ketentuan Wali dalam Nikah.

وَاللهَ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

 

Oleh: KH. Ainur Rofiq Sayyid Ahmad

Bagikan Artikel Ini Ke