Orang-orang yang Berhak Menjadi Wali dalam Pernikahan.

Islam telah menentukan bahwa hukum asal yang berhak menjadi wali nikah hanyalah dari kalangan nasab keluarga dan kerabat. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal: 75)

Walaupun kerabat memiliki hak menjadi wali, namun yang paling berhak adalah yang paling dekat sesuai dengan urutannya. Selama ada yang lebih dekat dengan mempelai perempuan maka dialah yang paling berhak, dan ketentuan ini tidak bisa dilangkahi atau diloncati. Berikut urutan wali nasab dalam pernikahan yang paling berhak dari kalangan keluarga. Al-Imam al-Buhuti al-Hanbali rahimahullah (w 1051 H) menjelaskan,

ويقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة ثم وصيه فيه أي في النكاح لقيامه مقامه ثم جدها لأب وإن علا الأقرب فالأقرب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا الأقرب فالأقرب

Artinya: Lebih didahulukan bapak si wanita (pengantin putri) untuk menikahkannya. Karena bapak adalah orang yang paling paham dan paling menyayangi putrinya. Setelah itu, penerima wasiat dari bapaknya (mewakili bapaknya), karena posisinya sebagaimana bapaknya. Setelah itu, kakek dari bapak ke atas, dengan mendahulukan yang paling dekat, karena wanita ini masih keturunannya, dalam posisi ini (kakek) disamakan dengan bapaknya. Setelah kakek adalah anak si wanita (jika janda), kemudian cucunya, dan seterusnya ke bawah, dengan mendahulukan yang paling dekat. (Ar-Raudhul Murbi’, hal. 1/100)

Wali nasab dalam pernikahan harus tertib, yakni tidak boleh kerabat yang lebih jauh menjadi wali nikah selama masih ada kerabat yang lebih dekat. Bila dalam perwalian nikah meloncati wali yang lebih dekat menyebabkan pernikahannya menjadi tidak sah. Al-Imam al-Buhuti al-Hanbali rahimahullah (w 1051 H) menjelaskan,

وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها

Artinya: Jika wali yang lebih jauh menikahkannya, atau orang lain menjadi walinya, meskipun dia hakim (pejabat KUA), sementara tidak ada izin dari wali yang lebih dekat maka nikahnya tidak sah, karena tidak perwalian ketika proses akad, sementara orang yang lebih berhak (untuk jadi wali) masih ada.” (Ar-Raudhul Murbi’, 1/10)

Baca selengkapnya; Ketentuan Wali dalam Nikah.

وَاللهَ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

 

Oleh: KH. Ainur Rofiq Sayyid Ahmad

Bagikan Artikel Ini Ke