Syarat Wali dan Saksi dalam Pernikahan.

Ada beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat menjadi wali atau saksi dalam sebuah pernikahan. Dikutip pula dari kitab Matan al-Ghâyah wa Taqrîb, Imam Abu Suja’ berkata:

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة

Artinya; “Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan: islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil”.

Pertama, Syarat keislaman seorang wali atau saksi menjadi penyebab tidak sahnya pernikahan yang diselenggarakan oleh seorang wali atau saksi yang kafir. Walaupun seseorang masih memiliki hubungan nasab, namun hak perwalian akan hilang manakala agamanya bukan Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 51 yang menyebutkan bahwa;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang -orang yang lalim.” (Al maidah : 5)

Dan juga disebutkan dalam surat Ali Imrom ayat 28 yang berbunyi;

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).” (Al Imron ; 28)

Kedua, Syarat balig seorang wali atau saksi menjadi penyebab tidak sahnya pernikahan yang diselenggarakan oleh seorang wali atau saksi yang belum dewasa (baligh). Pada umumnya tolak ukur seseorang baligh dalam Islam bila telah berusia 15 tahun atau telah keluar mani. Walaupun seseorang masih memiliki hubungan nasab, namun hak perwalian akan hilang manakala belum baligh.

Ketiga, Syarat berakal seorang wali atau saksi menjadi penyebab tidak sahnya pernikahan yang diselenggarakan oleh seorang wali atau saksi yang kehilangan akal secara permanen seperti gila atau idiot. Walaupun seseorang masih memiliki hubungan nasab, namun hak perwalian akan hilang manakala seseorang tersebut menjadi gila secara permanen.

Keempat, Syarat lelaki seorang wali atau saksi menjadi penyebab tidak sahnya pernikahan yang diselenggarakan oleh seorang wali atau saksi dari seorang perempuan atau tidak jelas kelaminnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi; shallallahu ‘alaihi wasallam

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

“Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri.” (Hadits Ibnu Majah Nomor 1872)

Kelima, Syarat adil seorang wali atau saksi menjadi penyebab tidak sahnya pernikahan yang diselenggarakan oleh seorang wali atau saksi yang fasiq yang tidak memiliki sifat bisa menjaga diri dan martabatnya. Wujud keadilan seorang wali atau saksi bisa berupa tidak terlalu memaksa kepada mempelai, memiliki akhlaq yang mulia dan bisa menentukan apakah pernikahan tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan atau kemudharatan.

Sebagian ulama juga mensyaratkan seorang wali harus merdeka, dengan kata lain bukan seorang budak yang tidak memiliki kekuasaan untuk berkehendak.

Dan juga disyaratkan seorang wali atau saksi tidak sedang menjalankan ibadah ihram haji atau ihram umrah. Apabila terpaksa, perwaliannya dapat diamanahkan kepada wali selanjutnya. Pandangan ini dianut oleh mahzab Syafi’i. Namun mahzab Hanafi tidak mensyaratkan akan hal ini.

Baca selengkapnya; Ketentuan Wali dalam Nikah.

وَاللهَ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

 

Oleh: KH. Ainur Rofiq Sayyid Ahmad

Bagikan Artikel Ini Ke